SISTEM POLITIK DAN IDEOLOGI

 Selama ratusan tahun, ideologi politik dan bentuk-bentuk pemerintahan sangat bervariasi. Masyarakat Eropa dan koloni-koloni mereka telah merubah bentuk pemerintahan mereka dari kerajaan menjadi pemerintahan demokrasi. Ahli-ahli politik menganalisa sistem politik dan mempertanyakan masalah kemasyarakatan, seperti : kelompok manakah yang memegang kekuasaan? Bagaimana cara mereka memelihara hak kekuasaan? Seberapa adilkah masyarakat? Bagaimana pengaturan politik bisa mempengaruhi kesejahteraan ekonomi? Kelompok manakah yang paling diuntungkan dari pengaturan politik tersebut? Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu masih diperdebatkan oleh para ahli politik yang menawarkan berbagai macam perspektif. Jalan yang paling memungkinkan adalah memperingatkan para pembaca akan pentingnya ideologi politik. Ilmu Politik harus menjadi kunci kedisiplinan kesehatan masyarakat karena kesehatan masyarakat merupakan kerangka pemahaman dari kekuatan-kekuatan ini.

Jenis Sistem Politik

Jenis system politik diantaranya :

Demokratis

Otoriter

Liberal

Penganut paham persamaan atau Sosialis

Sistem politik selalu penuh resiko, maka perhatikanlah tipologi yang ditawarkan di sini. Filosofi  kesehatan masyarakat terbaru muncul untuk mengasumsikan suatu masyarakat yang menganut sisi kiri dikotomi Blondel's : demokratis, penganut paham persamaan dan liberal. Dikotomi ini  memvisualisasikan masyarakat di mana mereka dapat  menyatakan pandangan mereka melalui institusi yang responsif.

 Dari waktu ke waktu, potensi untuk menerapkan kesehatan masyarakat yang baru berbeda di antara masyarakat. Sejarah Barat yang telah mengindustrialisasikan  masyarakat di abad lalu, ikut serta melibatkan dua bentuk organisasi politik : demokrasi liberal dan otoritas penganut paham persamaan.

 Masyarakat Demokrasi Liberal

 Masyarakat demokrasi liberal mempunyai perbedaan ideologis yang berbeda diantara partai politik. Secara umum bisa dikatakan, ideologi politik dalam spektrum kanan (ditunjukkan oleh AS masa pemerintahan Reagan, Inggris masa pemerintahan Thatcher, dan Pemerintahan Koalisi Howard) mempercayai kekuatan pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menekankan tanggung jawab individu. Ideologi politik dalam spektrum kiri (Partai Buruh Demokrat Sosial)
percaya bahwa negara perlu turun tangan untuk memastikan sistem kapitalis tidak mengabaikan hak dan kebutuhan mereka yang tidak memiliki kekuatan pasar. Mereka juga percaya pada nilai status kesejahteraan institusional untuk mendistribusikan kembali pendapatan dan melindungi minat masyarakat miskin yang peka.

Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar negara demokrasi liberal setuju bahwa ketetapan status intervensi dan jasa untuk mengontrol  kapitalisme berlebih adalah menarik atau pragmatis. Akibatnya, berbagai jenis status kesejahteraan dikembangkan di negara-negara ini, termasuk Australia. Sikap masyarakat terhadap negara-negara ini bervariasi, tetapi terjadi konsensus yang luas di mana tujuan penganut paham persamaan dapat dicapai dan sangat atraktif

 Akan tetapi di tahun 1980, konsensus ini dipertanyakan  saat terjadinya resesi ekonomi dan krisis minyak pada pertengahan tahun 1970. Pengangguran  meningkat, populasi bertambah dan anggaran belanja negara meningkat. AS, Inggris dan Selandia Baru, semua memilih para pemimpin politik yang memiliki komitmen lebih pada ekonomi pasar dibandingkan pada equitas. Partai politik Australia pada periode pasca perang sudah berada di pusat spektrum kiri-kanan di dalam negara demokrasi liberal.

Satu kekecualian adalah Partai Buruh Whitlam ( 1972-1975), yang berusaha untuk lebih reformis, tetapi akhirnya dibubarkan oleh Gubernur Jenderal.  Gambaran politik Australia yang paling keras  telah menjadi pusat partai politik normal. Dua partai utama (Buruh dan Nasional Liberal) memiliki kebijakan yang sama, demikian juga Pemerintahan Buruh Hawke-Keating mengambil unsur-unsur kebijakan ekonomi konservatif baru, tetapi digabungkan dengan kebijakan sosial untuk mengurangi efek-efek pasar. Pemerintah Koalisi Howard ( Nasional-Liberal ) masuk ke periode ketiga pada tahun 2001 dan merupakan pemerintah baru yang lebih radikal, meminjam agenda Thatcher dan Reagan. Kebijakan-kebijakannya sesuai dengan agenda konservatif baru standar, yaitu pemotongan dan swastanisasi fasilitas masyarakat, mengurangi pembayaran kesejahteraan, men-deregulasi sebanyak mungkin aktivitas negara.